Indikator Pemilu Demokratis

advertise here
Indikator Pemilu Demokratis

Pemilihan   Umum (Pemilu)   termasuk   mekanisme   yang sangat penting   dalam memfasilitasi persaingan politik secara tertib dan damai untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang terlegitimasi. Hal ini disebabkan pemilu adalah instrumen politik paling spesifik, dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan bahasa lain, pemilu dapat digambarkan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu,   sehingga   dapat   memberikan   reward    bagi   tipe upaya-upaya tertentu dan mengekang upaya-upaya lainnya. Pelaksanaan  pemilu  demokratis  beserta  prosedur-prosedur  yang digunakannya,  dan  termasuk  desain  kelembagaan  yang  terlibat  di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum  dan  perundang-undangan,  serta  kelembagaan  penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

1) Standar Perjanjian Internasional

Terdapat beberapa standar kriteria pemilu demokratis yang diatur dalam berbagai standar perjanjian internasional, antara lain:
  1. Deklarasi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
  2. Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik (ICCPR) 1960
  3. Protokol Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasi tahun 1950
  4. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun 1981
  5. Deklarasi Internasional tentang Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil (Paris Declaration), Inter-Parliamentary Council pada pertemuan ke 154 tanggal 26 Maret 1994.

Standar-standar   Pemilu   Internasional   disusun   dengan   cara merangkum berbagai aspek menyangkut hak-hak politik dan kebebasan dasar  yang  dibangun  melalui  berbagai  perjanjian  baik  yang  bersifat universal, regional, termasuk keterlibatan komitmen politik antar negara-negara di dunia.

2) Kriteria Menurut IDEA

Menurut  IDEA  ada  15  (lima  belas)  kriteria  yang  diakui  secara internasional   sebagai   alat untuk   mengukur   standar   dari   suatu pelaksanaan pemilu, antara lain;
  1. penyusunan kerangka hukum
  2. sistem pemilu
  3. penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu
  4. hak memilih dan untuk dipilih
  5. badan pelaksana pemilu
  6. pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar
  7. akses kertas suara partai politik dan kandidat
  8. kampanye pemilu demokratis
  9. akses media dan kebebasan berekspresi
  10. pembiayaan dan pengeluaran kampanye
  11. pemungutan suara
  12. penghitungan dan tabulasi suara
  13. peranan wakil partai dan kandidat
  14. pemantauan pemilu
  15. kepatuhan dan penegakan hukum.
15 (Lima belas) kriteria yang merupakan standar internasional di atas  digunakan  sebagai  rujukan  dan  sekaligus  pembanding  untuk menilai  apakah  kriteria-kriteria  tersebut  diterapkan  dalam  kerangka hukum    dan    perundang-undangan    masing-masing    negara    yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional.

3) Prinsip Pemilu di Indonesia

Untuk   Indonesia   sendiri,   prinsip-prinsip   pelaksanaan   pemilu dituangkan dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Demikian juga  pada  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  2012  Tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (UU Pileg), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 (UU Pilpres), serta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Selain itu prinsip-prinsip tersebut juga dielaborasi dalam asas-asas penyelenggara pemilu seperti yang tertuang pada pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011   tentang   Penyelenggara   Pemilu,   antara   lain:   mandiri;      jujur; kepastian    hukum;    tertib;    kepentingan    umum;    keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi, dan efektivitas. 

UU Nomor 8 tahun 2012,  UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UU Nomor 15 Tahun 2011 saat ini suda diganti dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu, sebagai negara hukum, maka prinsip-prinsip pemilu yang dijadikan rujukan untuk melakukan pengawasan  Pemilu  dan  Pemilihan  saat  sekarang  ini  adalah  yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada.

Sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil,  kemudian  dalam  Pasal  3 UU  tersebut menyatakan  bahwa “Dalam    menyelenggarakan    pemilu,    penyelenggara    pemilu    hanrs melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  dan penyelenggaraannya  harus  memenuhi  prinsip:  a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien

Prinsip-prinsip  Pemilu  dan  asas  penyelenggara  pemilu  tersebut menjadi landasan dalam penyusunan norma pengaturan tentang teknis penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, antara lain sistem pemilu, sistem pendaftaran   pemilih,   sistem   kampanye   dan   pendanaan   kampanye, pemberian suara dan desain surat suara, sistem penghitungan suara, dan lain-lain. Dengan demikian, secara umum penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah memenuhi 15 indikator pemilu demokratis. Meskipun demikian,  tentunya  terdapat  beberapa  aspek  pengaturan  yang  lebih detail dan teknis yang perlu diuji lebih lanjut untuk menilai apakah pengaturan teknis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing indikator di atas. (Sumber: Modul Bimtek Panwaslu Kecamatan - BAWASLU, Dipublish : Abu Raksa)

Click to comment